Subdit 2

Undang-Undang yang ditangani oleh Subdit 2

Unit Perbangkan dan Cyber

-UU NO. 10 TH 1998 TTG PERBANKAN;
-UU NO. 42 THN 1999 TTG JAMINAN FIDUSIA ;
-UU NO. 3 TH 2001 TTG TRANSFER DANA;
-UU NO. 21 TH 2008 TTG PERBANKAN SYARIAH;  
-UU NO. 6 TH 2009 TTG BANK INDONESIA;
-UU NO 21 TH 2011 TTG OTORITAS JASA KEUANGAN;
-UU NO. 11 THN 2008 TTG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK    
-UU NO. 44 THN 2008 TTG PORNOGRAFI. 


Unit Fismondev

-UU NO. 2 TH 1992 TTG ASURANSI;

-UU NO . 28 TH 2004 TTG YAYASAN;

-UU NO  4 TH 2010 TTG TP PENCUCIAN UANG;

-UU NO 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA  KOMODITI

-UU NO. 8 TH 2010 TTG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TP ML;

-UU N0. 7 TH 2011 TTG UANG PALSU.

-UU NO. 8 TH 1995 TTG PASAR MODAL;

-UU NO. 25 TH 1992 TTG PERKOPERASIAN;

-UU NO. 32 TH 1997 TTG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Read More

ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS

A.   PROGRAM

1.       Manajemen Perubahan

2.       Penataan Tata Laksana

3.       Penataan sistem manajemen SDM

4.       Penguatan Pengawasan

5.       Penguatan Akuntabilitas

6.       Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B.    DASAR HUKUM

1.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan;

2.     Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

4.     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

5.     Surat Telegram Kapolda D.I. Yogyakarta Nomor : ST/23/II/REN.2.2./2018 tanggal 23 Februari 2018  tentang pengusulan Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta sebagai satker penilaian pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM;

6.   Surat Kapolda D.I. Yogyakarta Nomor : B/590/II/REN.2.2./2018  tanggal 27 Februari 2018 tentang pedoman untuk membangun zona integritas di Polres/Polresta.

Read More

Penataan Tatalaksana

A.     1. Pembuatan SOP

- Membuat SOP sesuai Satfung yang mengacu dengan Tupoksi        

- Membuat Sop sesuai dengan Karakteristik

- Membuat SOP yang mengacu pada Perbaharkam Polri No. 11 th 2011

- Membuat Inovasi SOP 

       2. Penerapan SOP

-   Petugas bekerja sesuai dengan SOP

- Meminimalisir pelanggaran terhadap SOP

         3. Evaluasi SOP

- Evaluasi berkala

- Lap Hasil Anev

B.    1. Penggunaan TI dalam pengukuran kerja unit

- Aplikasi E-Office

        2. Manajemen SDM dengan TI

- Validasi SIPP Polri

        3. Pelayanan Publik menggunakan TI

- SP2hP Online melalui ditreskrimsusjogja.id/sp2hp-online/

        4. Evaluasi Kinerja menggunakan TI

- Tim Monitoring evaluasi

- Lap hasil pelaksanaan monitoring

C.    1. Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

- Website

- Banner/Media Sosial

- MoU pemberitahuan informasi publik

         2. Monitoring Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

- Anev berkala

- Lap Hasil Monitoring

Read More

Subdit 1

Undang-undang yang ditangani oleh Subdit 1 ( Inprodag )

UNIT HAKI

-UU NO. 19 TH 2002 diganti UU NO. 26 TH 2014 TTG HAKI
-UU NO.28 TH 2014 TTG HAK CIPTA
-UU NO.15 TH 2001 TTG MEREK DIGANTI UU NO. 20 TH 2016 & INDIKASI GEOGRAFIS
-UU NO.14 TH 2001 TTG PATEN DIGANTI UU NO.13 TH 2016 TTG PATEN
-UU NO. 32 TH 2000 TTG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
-UU NO. 31 TH 2000 TTG DESAIN INDUSTRI.

UNIT INDAG

-UU NO. 5 TH 1984 diganti UU NO. 3 TH 2014 TTG PERINDUSTRIAN;

-UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN;

-UU NO. 7 TH 2014 TTG PERDAGANGAN;

-UU NO. 33 TH 2009 TTG PERFILMAN;

-UU NO. 7 TH 1996 TTG PANGAN;

-UU NO. 30 TH 2000 TTG RAHASIA DAGANG;

-UU NO. 8 TH 2001 TTG BUDIDAYA TANAMAN PUPUK & UU atau PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA.

Read More

Manajemen Perubahan

A.    1. Pembentukan tim pembangunan Zona Integritas

-          Struktur Tim ZI (Sprin)

-          Undangan Rapat

-          Laporan pelaksanaan pembentukan tim

-          RH , SMK & Rekomendasi dari Propam

-          Sprin Kasatfung/Kasatker pengesahan Tim Kerja

2. Penentuan Anggota Tim

-          Sprin Panitia Seleksi

-          Surat usulan calon personil Tim Kerja

-          Laporan Pelaksanaan pemilihan Tim Kerja ZI

-          Sprin Tim Kerja ZI

B.     1. Pembentukan tim pembangunan Zona Integritas

-          Undangan

-          Absensi

-          Foto

-          Dokumen ren aksi

-          Laporan giat penyusunan ren aksi ZI

2. Target Prioritas yang Relevan

-          Dokumen ren aksi yang berisi target prioritas

-          Laporan pelaksanaan kegiatan

-          Susunan target prioritas ZI

-          Keputusan rencana pembangunan ZI & target prioritas

Read More